-
On 27 January 2018, approximately 10 beauty salons in North Aceh, Indonesia became subject to raids and 12 transgender women were arrested. They were forced to cut and shave their hair, stripped of their clothes, verbally harassed, and subjected to physical and mental therapies in an attempt to make them more “masculine”. On the pretenses of protecting public morals, the women were subjected to cruel, inhumane and degrading treatment and punishment. The raids and arrests were part of the Aceh government's policy directive on "Eradication of Community Disease” and counter terrorism.
This act of violence is the most recent in a wave of persecution by government and extremist civilian forces against transgender and LGBIQ persons in Indonesia, including last year's public flogging of two men on charges of committing consensual sexual relations.
We urge the government of Indonesia to uphold its human rights obligations to respect and protect the rights of all persons, including ceasing, stopping and preventing all the violence against LGBTIQ persons in Aceh. We call on the international community to remain vigilant on the matter and condemn the actions of Aceh’s police force. We call on NHRI’s in Indonesia to monitor the human rights situation and undertake on-site inspection of places where the risk of human rights violations is high. We express solidarity to fellow LGBTIQ advocates in Indonesia, continue your bravery in upholding human rights and dignity amidst the brewing violence by extremist groups.
Direct Quotes from Signatories
“Reparative therapies aim to change a person’s gender identity, gender expression or sexual orientation is not based on evidence and is no longer considered ethical. Yet, such prosecution is in part the lived reality of transgender people where state laws and sanctions are not put in place to realize human rights-based legal gender recognition. Respect for transgender people’s human rights encompasses the obligation to refrain from doing actions that violate those human rights.”
- Joe Wong, Program Manager, Asia Pacific Transgender Network (APTN)
“The persecution of 12 transgender women in Aceh, if not challenged and condemned, will send a terror to all LGBTIQ persons in Indonesia. They are not protected by the law and can become a target anytime. We need to resist and prevent such discrimination from spreading to other regions and other countries in Asia.”
- Manisha Dhakal, Asian Representative, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
“The looming criminalization of LGBTIQ persons in Indonesia coupled with the wave of targeted violence across the country is alarming. If not prevented, this can be a lethal mix that may trigger a crisis. We are afraid that Indonesia may be at risk of committing a crime against humanity.”
- Ryan Silverio, Regional Coordinator, ASEAN SOGIE Caucus (ASC)
"We urge the Indonesian government to apply the Yogyakarta Principles that outline a set of international principles relating to sexual orientation and gender identity, in particular to address cases of violence against LGBTIQ, including by implementing measures to prevent all forms of violence, by investigating and penalizing such actions, and by undertaking necessary reforms in the justice system."
- Midnight Poonkasetwattana, Executive Director, APCOM
For further information:
Joe Wong , Asia Pacific Transgender Network
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ryan Silverio , ASEAN SOGIE Caucus
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lieu Anh Vu , ILGA Asia
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Midnight Poonkasetwattana, APCOM
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
Solidaritas dan keberanian di tengah meningkatnya kekerasan terhadap LGBTIQ di Indonesia
Pada 27 Januari 2018 yang lalu, kurang-lebih 10 salon kecantikan di Aceh Utara, Indonesia menjadi target penggrebekan dan 12 Waria ditahan. Mereka ditahan, dipaksa dipotong dan dicukur rambutnya, dipaksa untuk menanggalkan baju yang mereka pakai, dan dipaksa mengalami latihan fisik dan mental untuk membuat mereka lebih "maskulin". Selain itu, para Waria mengalami pelecehan verbal. Foto mereka diambil dan tersebar di internet. Dengan berpura-pura melindungi moral publik, para Waria menjadi sasaran perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Penggerebekan dan penangkapan tersebut merupakan bagian dari arahan kebijakan pemerintah Aceh mengenai "Pemberantasan Penyakit Masyarakat" dan melawan terorisme.
Tindakan kekerasan ini adalah yang paling baru dalam gelombang penganiayaan oleh pasukan Polisi Pamong Praja terhadap Waria dan LGBIQ di Indonesia, termasuk cambuk di muka umum tahun lalu terhadap dua orang laki-laki dengan tuduhan melakukan hubungan seksual konsensual.
Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk menegakkan kewajiban atas hak asasi manusia untuk menghormati dan melindungi hak semua orang, termasuk mengakhiri, menghentikan dan mencegah semua kekerasan terhadap LGBTIQ di Aceh. Kami meminta masyarakat internasional untuk mengambil sikap pada permasalahan ini dan mengutuk tindakan kepolisian Aceh. Kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia untuk memantau situasi hak asasi manusia dan melakukan pemeriksaan di tempat di mana risiko pelanggaran hak asasi manusia tinggi. Kami menyampaikan solidaritas kepada pendukung LGBTIQ di Indonesia, melanjutkan keberanian dalam menegakkan martabat dan hak asasi manusia di tengah-tengah kekerasan didengungkan oleh kelompok garis keras.
Kutipan langsung dan tanda tangan
“Terapi reparatif bertujuan untuk mengubah identitas gender, ekspresi gender atau orientasi seksual seseorang yang tidak didasarkan pada bukti dan tidak lagi dianggap etis. Namun, persekusi semacam itu sebagian adalah kenyataan hidup bagi komunitas transgender di mana undang-undang dan sanksi negara tidak ditempatkan untuk mewujudkan untuk mewujudkan pengakuan gender berbasis hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pada transgender mencakup kewajiban menahan diri untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia tersebut.”
- Joe Wong, Manajer Program, Asia Pacific Transgender Network (APTN)
“Persekusi terhadap 12 Waria di Aceh, jika tidak ditentang dan dikutuk, akan mengirim teror kepada semua LGBTIQ di Indonesia. Mereka tidak dilindungi oleh undang-undang dan bisa menjadi target kapan saja. Kita perlu menolak dan mencegah diskriminasi semacam itu menyebar ke wilayah lain dan negara-negara lain di Asia.”
- Manisha Dhakal, Perwakilan Region Asia, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
“Meningkatnya kriminalisasi terhadap kelompok LGBTIQ di Indonesia ditambah dengan gelombang kekerasan yang ditargetkan di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Jika tidak dicegah, ini bisa menjadi campuran mematikan yang bisa memicu krisis. Kami takut Indonesia mungkin berisiko melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
- Ryan Silverio, Koordinator Regional, ASEAN SOGIE Caucus (ASC)
“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk menerapkan Prinsip Yogyakarta yang menggariskan seperangkat prinsip internasional yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, khususnya untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap LGBTIQ, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah segala bentuk kekerasan, dengan menyelidiki dan menghukum tindakan semacam itu, dan dengan melakukan reformasi yang diperlukan dalam sistem peradilan.”
- Midnight Poonkasetwattana, Direktur Eksekutif, Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM)
Untuk informasi lebih lanjut:
Joe Wong , Asia Pacific Transgender Network
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ryan Silverio , ASEAN SOGIE Caucus
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lieu Anh Vu , ILGA Asia
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Midnight Poonkasetwattana, APCOM
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
